MUI Medan Harapkan Fatwa Masuk dalam Rangkaian Perundang-undangan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan berharap, fatwa-fatwa yang dike­luar­kan ulama bisa ikut dalam rangkaian perundang-undangan di Indonesia. Apalagi fatwa dibutuhkan sebagai pen­dampingan masyarakat menghadapi berbagai persoalan dan mem­berikan putusan terhadap hal-hal yang dipentingkan dalam kehidupan berbangsa.

Hal ini dikatakan Ketua MUI Kota Medan, Prof Dr H Muhammad Hatta di seminar “Eksistensi Fatwa Dalam Bingkai Hukum Nasional”  diselenggarakan Komisi Fatwa MUI Kota Medan, Sabtu (5/8/17) di aula Kantor MUI Medan. Hadir sebagai narasumber lainnya, Wakil Ketua MUI Medan yang juga pakar hukum, Dr H Abdul Hakim Siagian MHum dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Medan Dr H Ahmad Zuhri LC MA, serta dihadiri pe­serta pengurus MUI kecamatan se-Kota Medan, tokoh ulama dan maha­siswa.

“Fatwa MUI selama ini sangat diharap­kan menjawab berbagai persoalan, meski di sisi lain sering dilecehkan atau seperti dibenci tapi dirindu. Banyak fatwa ulama yang tidak disukai oleh masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.

Namun begitu pun, katanya, kebutuhan fatwa ulama begitu besar sebagai pendam­pingan berbagai persoalan. Karena fatwa menjawab dan memberi penjelasan kepada umat sesuai kaidah-kaidah Islam.

“Fatwa sering tidak diikutkan dalam per­undangan di Indonesia ini. Bahkan seringkali dilecehkan oleh umatnya sendiri. Contoh fatwa larangan merokok, malah dinyatakan MUI membuat fatwa tidak bermanfaat karena masih banyak kebutuhan fatwa lain yang  diinginkan masyarakat,” tukasnya.

Pemahaman terhadap fatwa sendiri ini, lanjut Prof Hatta di­mun­culkan oleh perimbangan hukum yang dilakukan dari pemberi fatwa. Meski tidak selalu fatwa dapat menjawab persoalan dengan gam­blang, sehingga diharapkan ulama harus berhati-hati memberikan fatwa.

“Jangan sampai memberi fatwa berakibat tidak baik pada agama kita. Memang, kon­disi sekarang ini dibutuhkan adanya pen­dam­pingan dalam memutuskan per­soalan yang terkadang pemerintah sulit mengambil keputusan,” imbuhnya.

Sementara Abdul Hakim Siagian menya­takan, ma­nusia merupakan makhluk sosial sehingga terkadang punya rasa yang lebih serta godaan-godaan duniawi lainnya yang tidak baik, sehingga sangat diperlukan aturan yakni aturan agama. Selain Alquran dan Hadis, fatwa yang dikeluarkan MUI tidak punya alasan untuk diragukan ini merupakan hukum yang mengikat untuk umat Islam.

“Tapi fatwa yang dikeluarkan itu juga jangan boros atau harus le­bih irit. Namun dengan konteks kekinian peran peradaban sekarang ini, mau tidak mau ulama harus pro-aktif bertindak melindungi umat,” ucapnya.

Untuk itu, lanjutnya, karena MUI sebagai pewaris nabi maka fu­ngsi MUI sebagai pemberi fatwa (mufti) perlu disederhanakan dalam menjawab tantangan dan ulama harus lebih progresif dan responsif sebagai pembimbing dan pelayan umat.

Ahmad Zuhri menambahkan, fatwa dalam bahasa Arab artinya nasihat dan ada lima surah dalam Alquran mengenai ayat-ayat fatwa yakni Surat An Nisa, Al Baqarah,  Al Maedah, Al A’raf dan Al Anbiyah.

“Selama ini lahirnya UU tentang keberadaan fatwa MUI dalam ka­sus-kasus tertentu seperti penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal, hu­kum mati bagi pelaku kriminal dan lainnya,” kata Zuhri.

Sebelumnya Ketua Panitia Seminar, Amar Adly menjelaskan, melalui seminar Eksistensi Fatwa Dalam Bingkai Hukum Nasional ini diharapkan fatwa yang telah dikeluarkan MUI  bisa masuk dalam konteks perundang-undangan di Indonesia. Karena hukum di Indonesia ini memakai sistem hukum Belanda, Islam dan adat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *