SERTIFIKAT TANAH WAKAF HARUS DIPERJUANGKAN

 Banyaknya tanah wakaf yang be­lum disertifikat menjadi tanggung jawab dan perhatian semua pihak, agar alas kepemilikan lahan tidak diperjualbelikan dan hilang. Apalagi sejak 2015 telah ada me­morandum of  understanding (MoU) tentang Percepatan Sertifi­kasi Tanah Wakaf Masjid ditanda­ta­ngani Men­teri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Agama dan Dewan Masjid Indonesia (DMI), untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah wakaf yang digunakan untuk masjid dan kuburan.

Hal ini terungkap dalam dialog “Advokasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Medan” diselenggarakan Lembaga Konsultasi dan Siyasah Syar’iyyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Sabtu (19/8/17), de­ngan narasumber Ketua Divisi Pem­binaan Nazir, Badan Wakaf In­do­nesia (BWI) Sumut Dr H Arso SH MAg, Pakar Wakaf UIN SU, Dr Syafruddin Syam MA dan Koordina­tor Pendaf­ta­ran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Na­sional Kota Medan, Ahmad Budi Rangkuti.

Dialog diikuti ratusan peserta dari kenaziran Masjid, pengurus MUI se-Kota Medan dan Majelis Permusya­waratan Ulama (MPU) Aceh.

Wakil Ketua Umum MUI Medan, Dr. H. Hasan Matsum yang membuka dialog tersebut menga­takan, sertifi­kat tanah wakaf sangat dibutuhkan aset-aset keagamaan dan aset-aset masyarakat diser­ti­fikatkan, sehingga tidak me­nim­bulkan sengketa. De­ngan memiliki ser­tifikat maka tanah wa­kaf akan lebih terjamin.

Lewat pertemuan itu, harapnya, dapat dicari solusi agar status ta­nah wakaf dapat dipertahankan, dilin­du­ngi dan mendapatkan ke­pastian hu­kum serta terjaga dari praktik tin­dakan melawan hukum seperti pengalihan dan pemanfaatan di luar ketentuan syara (hukum Islam).

Ketua Divisi Pembinaan Nazir BWI Sumut H Arso, dalam paparan­nya menjelaskan, pengelolaan dan pen­gembangan harta benda wakaf di­fokuskan terlaksananya proses mem­produktifkan oleh nazir atau be­kerja sama dengan pihak lain untuk men­capai tujuan wakaf. Karena tugas pengelolaannya menjadi ke­wajiban nazir.

“Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , diatur nazir mem­­punyai tugas melakukan peng­ad­ministrasian harta benda wakaf, me­ngelola dan mengembangkan harta benda wakaf, mengawasi serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI,” jelasnya.

Pakar Wakaf UIN SU, Syafruddin Syam mengakui, banyak faktor penghambat legalisasi status tanah wakaf yakni kurangnya pemahaman ter­hadap ketentuan perwakafan ter­utama dalam hal kepastian hukum ten­tang status tanah wakaf, pihak yang berkepentingan tidak mendu­kung secara kuat terhadap program ser­tifikasi tanah wakaf, status tanah berada dalam sengketa dan adanya pandangan bahwa pengurusan sertifikasi cenderung susah termasuk menghadapi perilaki pihak yang berwenang.

Koordinator Pendaftaran Kemen­terian Agraria dan Tata Ruang/Ba­dan Pertanahan Nasional Kota Me­dan, Ahmad Budi Rangkuti, me­nga­takan, program sertifikasi tanah wakaf terus berjalan karena bagian dari program sertifikasi tanah di Indo­nesia. “Kita ingin aset-aset ke­agamaan, aset-aset masyarakat diser­tifikat­kan, sehingga tidak menim­bulkan sengketa,” katanya.

Sebelumnya Ketua Panitia Dialog yang juga Ketua  Lembaga Konsul­tasi dan Siyasah Syar’iyyah MUI Kota Medan, Dr. Abdul Hakim Siagian men­jelaskan, kegiatan dialog ini merupakan salah satu program MUI Kota Medan setelah melihat berbagai kendala tanah wakaf.

Satu tanggapan untuk “SERTIFIKAT TANAH WAKAF HARUS DIPERJUANGKAN

  • September 21, 2018 pada 8:50 am
    Permalink

    Bagaimana mengurus sertifikat tanah masjid yg berasal dari wakaf. Yang
    mana pengurus masjid tidak memiliki surat penguasaan hak atas tanah dan surat wakaf atas tanah

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *