MUI Medan Sosialisasi Tugas Nazhir Dalam UU Wakaf

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan melalui Komisi Hukum dan Perundang-Undangan
MUI Kota Medan sosialisasi tugas nazhir di dalam Undang-undang (UU) wakaf. Sebab, nazhir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Kota Medan, Dr Ahmad Zuhri, Lc, MA sebagai narasumber dalam Sosialisasi UU Wakaf di aula kantor MUI Kota Medan, Kamis (19/10). Dengan narasumber lainnya, Kabid Penais, Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenagsu, Jaharuddin, dan Kabag Agama dan Pendidikan Pemko Medan, Ilyas Halim.

Hadir dalam acara pengurus nazhir di Kota Medan dan Sekretaris pengurus Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kota Medan, Legimin Syukri serta anggota Agus Salim, dan Suriono.

Dalam materinya Fungsi dan Tugas Nazhir menurut UU Wakaf, Zuhri memaparkan, siapapun dapat menjadi nadzir sepanjang bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi, karena tugas nadzir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan nadzir harus diberikan kepada orang yang memang mampun menjalankan tugas itu.

“Nazhir menurut UU ada tiga macam yakni perseorangan, organisasi dan berbadan hukum. Dimana menurut UU nomor 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang wakaf nadzir perorangan sudah diatur untuk syarat-syaratnya,” kata Zuhri.

Untuk tugas nadzir sendiri, lanjutnya, berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.
Sebagai pelaksan hukum, nadzir memiliki tugas-tugas atau kewajiban dan hak. Sedangkan menurut UU melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.

“Untuk hak nadzir berhak mendapat imbalan, upah atau bagian maksimal 10% dari keuntungan atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Serta juga berhak mendapat pembinaan dari menteri yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara baik dan benar,” ucapnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, ketentuan umum yang berkaitan dengan nadzir, harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pendayagunaan wakaf sebagaimana yang tercatat dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.
Pendaftaran harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda wakaf.
“Ketentuan nadzir badan hukum pada umumnya sama dengan ketentuan nadzir organisasi dan wajib didaftarkan pada menteri agama dan BWI melalui KUA setempat dan nadzir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan,” katanya.

Narasumber lainnya, Jaharuddin, S.Pd.I, MA mengatakan, wewenang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, (PPAIW) memeriksa keabsahan administrasi sebagai persyaratan dilaksanankan ikrar, menolak pelaksanaan ikrar wakaf yang akan dilaksanakan. PPAIW berhak mengusulkan penggantian nadzir, baik atas inisiatif sendiri.
“Wakaf sebagai modal sosial ekonomi dan ibadah umat Islam. Wakaf belum sempurna dan masih banyak  yang tradisional. Untuk itu diperlukan terobosan UU Wakaf dengan pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf oleh PPAIW,” sarannya.

Untuk jenis-jenis wakaf, dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf  bab 3 pada bagian ketiga pasal 37, yakni  PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah, harta benda wakaf bergerak selain uang dan harta benda wakaf bergerak berupa uang

Namun memang, lanjutnya, masih ada kendala tugas nazhir wakaf ini yakni masih kurangnya kesadaran hukum pada PPAIW terhadap tugas dan kewajibannya serta kurang terkoordinasi kinerja PPAIW sehingga pengadministrasian tidak terdokumentasi dengan baik.
“Hal ini membuat SDM yang bertugas melayani proaes pendaftaran tanah wakaf masih kurang. Belum lagi ada kendala kurangnya kesadaran wakif dalam pendaftaran wakaf dan belum diterapkan nya sanksi hukuman terhadap kelalaian PPAIW,” jelasnya.

Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, ia menyarankan diadakannya pembinaan dan pekatohan dijajaran PPAIW, melalukan koordinasi secara internal dan eksternal dan ditumbuhkan kesadaran hukum pada semua pihak mematuhi dan menjalankan peraturan UU  dengan menyadari pentingnya pensertufikatan tanah wakaf agar tetap terjaga,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *