Umat Islam Wajib Dukung Kekuatan Politik Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan menghimbau umat Islam untuk wajib mendukung kekuatan politik Islam agar turut menentukan kebijakan-kebijakan politik di Indonesia. Sebab, di era kebebasan saat ini, banyak pihak leluasa menista dan merendahkan Islam sementara penguasa tidak ada upaya memberikan edukasi.

Hal ini dikatakan Ketua Umum MUI Kota Medan, Prof Muhammad Hatta sebagai narasumber di acara Dialog Keumatan, Masa depan Politik Islam Dalam Era Demokrasi yang diselenggarakan Lembaga Konsultasi dan Siyasah Syar’iyyah MUI Kota Medan, Minggu (22/10) di Aula Kantor MUI Kota Medan. Dengan narasumber lainnya, pengamat politik Sumut, Shohibul Anshor Siregar dan Ketua Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio.

Hadir di acara dialog pengurus Partai Politik (Parpol), mahasiswa, pengurus MUI Kota Medan dan pengurus Lembaga Konsultasi dan Siyasah Syari’ah Syar’iyyah Kota Medan yakni, Direktur Abdul Hakim Siagian, Rosmaini, Sekretaris Mustapa Khamal Rokan, Ikhwan dan Rukmana Prasetyo.

Dikatakan Prof Hatta dalam materinya Posisi Umat Islam dalam Pemilihan Umum, kekuatan politik Islam wajib didukung yang menempatlan lslam dan umatnya berada dalam posisi “ummatan wasatan” (yang berada di tengah), bukan kekuatan ekstrim apa lagi yang bersifat intoleran terhadap perbedaan.

Lanjutnya, kekuatan Islam ini menjunjung tinggi asas-asas lslam, etika dan moralitas Islam yang bertumpu pada prinsip keadilan bagi semua. “Kita perlu memiliki kekuatan politik Islam yang signifikan agar arah politik kita ke depan bersifat lebih Islami,” ucapnya.

Dikatakannya, kondisi saat ini umat Islam tidak cukup hanya unjuk kekuatan dengan aksi damai, zikir dan doa tanpa langkah-langkah nyata untuk membangun kekuatan politik Islam di Indonesia. Tapi juga melakukan usaha nyata membangun politik yang tangguh.
“Untuk itu ikut aktif dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu upaya membangun politik Islam dengan memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengembab tugas amar makruf nahi Munkar,” katanya.

MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang menggunakan hak pilih dalam Pemilu, dimana pemilu upaya umat Islam memilih pemimpin yang beriman, takwa, jujur, aktif dan aspiratif serta wajib memperjuangkan kepentingan umat Islam.
“Pemilu dalam Islam didasarkan pada akidah Islam yang tidak pernah mengenal pemisahaan agama dari kehidupan,” imbuhnya.

Sementara Shohibul Anshor Siregar dalam makalanya Politik Umat Islam Sumut dalam pandangan Ulama memaparkan, kebangkitan dunia Islam sudah dimulai dari gerakan politik membebaskan diri dri kolonial barat dan menegakkan martabat dan daulat umat Islam.
“Di awal abad 20 modernisasi islam dan kebangkitan Islam disempurnakan oleh dua tokoh besar dengan implementasi yang berbeda yakni Jamaluddin Al Afghani dan Muhannaf Abduh dengan mengembangkan sistem pendidikan universal kemasyarakatan yang keduanya melahirkan kebangkitan kekhalifahan,” ucapnya.

Warjio menjelaskan,  Indonesia memiliki banyak kelompok ataupun kekuatan Islam, demikian juga dalam tatanan politik praktis, kekuatan dan kelompok Islam ada yang terafiliasi dalam partai-partai Islam atau sealirannya.
” Akibatnya, keberadaan kelompok atau kekuatan Islam itu menjadi terserak dan dijauhkan dari makna hakiki identitas gerakan Islam. Di sisi lain, demokrasi yang dijalankan sekarang merupakan bentuk demokrasi yang dirundingkan untuk menjaga dan menguatkan rejim,” katanya.

Dalam realitas demokrasi tersebut, ledakannya memang memberikan partisipasi politik masyarakat, termasuk kepada kelompok-kelompok Islam. Mereka menyatu dan membentuk partai atau menyatukan diri dengan partai politik yang ada. Namun justeru kelompok dan  gerakan Islam yang terlibat gerakan demokrasi politik praktis justeru terjebak dan terkooptasi oleh rejim dan demokrasi yang dijalankan.
“Alih-alih memperjuangkan nilai Islam, malah banyak diantaranya yang justeru tergerus baik karena alasan undang-undang atau jebakan politik praktis. Dalam tatanan praktis undang-undang kepemiluan misalnya, parpol yang didirikan masa transformasi politik berguguran karena tidak memenuhi tuntutan undang-undang (electoral Threshold). Mereka terpaksa atau dipaksa harus melebur atau meleburkan diri ke dalam partai Islam atau bukan Islam atas alasan pragmatis. Kembali, kekuatan kelompok Islam berserak dan dimanfaatkan oleh rejim atau kelompok di luar Islam,” jelasnya.

Sebelumnya Sekretaris Panitia Dialog, Mustapa Khamal Rokan, mengatakan, dialog bertujuan untuk menyikapi politik Islam secara makro dinamis dan mikro menghadapi Pilkada. Dimana secara makro umat islam penting diadvokasi agar memahami politik islam.
“Umat Islam harus cerdas untuk memilih calon pemimpin yang dapat mendatangkan kemaslahatan umat Islam,” pungkasnya.

Satu tanggapan untuk “Umat Islam Wajib Dukung Kekuatan Politik Islam

  • Januari 5, 2018 pada 2:47 pm
    Permalink

    Ummat islam wajib dicerdaskan/dipahamkan untuk berpolitik,dakwah harus diintegrasikan dengan politik;politik ekonomi,politik hukum.Pesan untuk pilgub sumut 2018; ummat buat network yg mantap,sehingga gubernurnya orang yg ideal memimpin kepentingan ummat Islam sumut

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *