Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam

H. Rahmat Hidayat Nasution, Lc

Sekretaris Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Kota Medan

Perbincangan hukuman mati bagi pencandu dan pengedar narkoba masih tetap menjadi perbincangan khalayak hingga saat ini. Apalagi, pemerintah Australia sampai ikut-ikutan menolak dengan tegas eksekusi hukuman mati terhadap warganya yang termasuk gembong narkoba. Bahkan, mereka mencoba mengungkit-ungkit bantuan yang pernah diberikan kepada Indonesia. Bagaimana sebenarnya fikih Islam memandang hukum mati? Apakah ada syaratnya? Sejauhnya mana pelaksanaan eksekusi hukuman mati bisa dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang melatarbelakangi penulis ingin mengupas permasalahan hukum mati dalam perspektif hukum (fikih) Islam.

Hukuman Mati dalam Kajian Fikih Islam

Di dalam kitab-kitab fikih, hukuman mati termasuk dalam rubu (bagian) pembahasan keriminalitas, misalnya pencurian, minuman kearas, perzinaan, qishash, pe

rampokan dan sebagainya. Hukuman mati adalah hukuman yang paling keras. Boleh dikatakan, dikhususkan untuk masalah perzinahan dan pemberontakan dan qishash. Sedangkan masalah yang lain, masih bisa sedikit lebih lunak tergantung kadar kriminalitas yang terjadi.

Meski demikian, penting ditegaskan, bahwa fikih tidak serampangan menerapkan hukuman mati. Ada batasan-batasan dan segala kemungkinan yang dibahas dengan terperinci oleh fikih terkait dengan penerapana hukum. Seperti, kondisi kejahatan, kadar kejahatan, bentuk kejahatan dan siapa yang akan menerapkan hukum.

Terkait persoalan hukum mati, menurut penulis, fikih Islam membagi empat hal utama yang mesti diperhatikan. Pertama, latar belakang kejahatan. Fikih membedakan antara yang melakukan kejahatan secara zhalim, disengaja dengan tidak disengaja, terpaksa atau bahkan dipaksa. Dalam konteks seseorang yang melakukan pembunuhan dipaksa, para imam mazhab berbeda pendapat. Dalam kitab Fiqh Ala al-Mazhahib al-Arbaah Jilid V hal. 216 disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam SyafiI tidak mewajibkan diterapkannya hukum mati bagi yang dipaksa. Sebaliknya, hukuman mati harus diterapkan bagi yang memaksa. Berbeda dengan Imam Malik dan Imam Ahmad, hukuman mati tetap dilakukan bagaimana pun kondisinya.

Kedua, saksi mata. Fikih sangat menilik ada atau tidaknya saksi mata dalam suatu kasus. Sebab, seringan apa pun suatu hukuman mesti menjadi ganjaran bagi pelaku tindakan kriminal. Masalah perzinaan contohnya, hukum mati (rajam) tidak bisa dilakukan tanoa adanya empat saksi mata. Eksistensi saksi sangat

lah penting apalagi menyangkut kriminal yang sarat politik. Saksi dapat menghambat terjadinya pengkambing-hitaman suatu kasus kriminal.

Ketiga, tidak melampui batas. Fikih memberikan ruang kepada siapa pun yang dizhalimi untuk membalasnya, sesuai dengan kadar kezhaliman yang dialaminya. Inilah yang disebut dengan hukum qishash. Sekilas, qhisash tampak keras dan sadis, sebab membolehkan seseorang menyakiti bila dia disakiti. Bahkan, ekseskusi hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Inilah yang dinilai kejam. Sejatinya, mesti diperhatikan juga, bahwa diberikannya hak seseorang untuk menyakiti sebagaiman dia disakiti dalam ranah qishash membuktikan bahwa Islam sangat menghormati perasaan dan harga diri si korban. Ini bukan balas dendam. Makanya diberikan syarat, tidak boleh melampui batas. Karena tujuan qishash adalah penyeimbang, bukan kekerasan.

Keempat , kemungkinan menggunakan hukum yang lebih ringan. Upaya menggunakan hukum yang lebih ringan juga sudah dicontohkan oleh Umar bin Khaththab. Ia mengambil kebijakan dengan tidak menerapkan hukum potong angan bagi pencuri ketika masyarakat dalam kondisi miskin. Hal ini melihat dari kondisi yang terjadi di lapangan. Tapi bila suatu hukum asal bisa diterapkan, maka hukuman itu yang diberlakukan.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu, yang dirumuskan pada 19-22 Jumadil Akhir 1426/26-29 Juli 2005 dinyatakan: 1) Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam jarimah (tindak pidana) hudud, qishash dan tazir. 2) Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.

Bila sudah ada fatwa pendukung ihwal hukuman mati yang pernah dikeluarkan oleh MUI, maka tak perlu lagi pemerintah untuk ragu-ragu melakukan eksekusi hukuman mati bagi para pencandu narkoba. Sebab memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan eksekusi tersebut dan menimbang mashalat bagi semua. Sebab hukuman mati bukanlah penjelmaan sebagai kekerasan, tapi diterapkan tak lain untuk menjaga dan menghormati kehidupan.

Sebenarnya, hak hidup sudah tidak berlaku lagi bagi seseorang yang telah melakukan tindak padana. Teristimewa dalam kasus narkoba. Kehidupan bernegara bakal terancam bila generasi muda dirusak oleh narkoba. Karenanya amat pantas bagi pelaku narkoba, dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya, termasuk di dalamnya hukuman mati. Apalagi faktanya, banyak narapidana narkoba yang masih terus mengendalikan bisnis haramnya tersebut, meski mereka berada dibalik jeruji besi. Semoga Presiden Jokowi bijak mengambil keputusan yang mendatangkan mashlahat untuk negeri ini. Amiin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *