MUI Medan: Pelaku Usaha Wajib Perhatikan Aspek Kehalalan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan meminta seluruh pelaku usaha baik makanan, obatan-obatan dan kosmetik serta produk lainnya untuk memperhatikan aspek kehalalannya. Hal itu tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan memiliki sertifikasi halal oleh pelaku usaha.

Hal ini ditegaskan Ketua MUI Kota Medan, Prof Mohd Hatta yang membuka acara dan  juga sebagai narasumber di acara Sosialisasi UU nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH oleh Komisi Pengkajuan Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI Kota Medan, Kamis (22/11) di aula kantor MUI Kota Medan.

Dikatakan Prof Hatta, jaminan halal merupakan hak dan kebutuhan masyarakat muslim dan implementasi dari UU tersebut pemerintah harus menjamin masyarakatnya dalam menjalankan ibadah dan perintah agama sesuai kepercayaannya.

“Jadi dalam UU ini pelaku usaha makanan harus benar-benar memperhatikan aspek kehalalan dari hasil produksi nya. Seringkali, para produsen beranggapan bahwa apa yang dibuatnya tidak mungkin bercampur dengan hal yg tidak halal. Padahal bahan campuran dan zat adiktif yang digunakan bisa saja bukanlah bahan yang dijamin kehalalalnnya,” kata Prof Hatta.

Hadir juga sebagai narasumber Direktur Lembaga Konsultasi dan Siyasah Syar’iyah MUI Kota Medan, Abdul Hakim Siagian, menyatakan, di dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dinyatakan “Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengukuti langkah-langkah syaitan karena sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. Hal itu, menjadi dasar bagi umat Islam untuk tidak mengonsumsi dan memakai produk yang tidak halal.

Menurutnya, nanti didalam UU JPH di tahun 2019 sertifikat halal yang sudah diterbitkan MUI terhadap produk makanan dan minuman sebelumnya tetap berlaku. Proses sertifikasi dan penerbitan sertifikat halal masih dilakukan oleh MUI hingga saat ini. Karena dalam UU JPH nanti, akan ada rencana peralihan penerbitan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“UU JPH ini mengatur bahwa semua produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Apalagi kita ketahui hampir seluruh bidang telah dikuasai China yang tidak ada sertifikasi halalnya. Meski UU JPH hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) nya sehingga bisa saja nanti UU direvisi. Inilah pertarungan umat Islam agar UU dapat efektif karena bukan umat Islam saja yang diuntungkan dalam UU tersebut. Kekuatan Islam harus bisa masuk dalam kekuatan ketatanegaraan,” tegasnya.

Narasumber lainnya, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Zulham dalam materinya mengatakan, UU Jaminan Produk Halal sangat menguntungkan bagi negara, baik untuk pelaku usaha dan masyarakat.

“Sertifikasi halal ini tidak memberatkan pelaku usaha apalagi industri kecil. Prospek sertifikasi halal ini sangat bagus ke depannya menjanjikan. Apalagi indonesia yang jumlah pennduduknya banyak dan mayoritas muslim,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *