Pengetahuan Masyarakat Tentang Sertifikat Tanah Wakaf Masih Minim

Pengetahuan Masyarakat Tentang Sertifikat Tanah Wakaf Masih Minim
Masih kurangnya pemahaman tentang ilmu wakaf ditengah masyarakat, mengakibat banyak tanah wakaf di Kota Medan belum mempunyai sertifikat tanah. Sehingga berpotensi terjadi sengketa dan bahkan pengalihan status kepemilikan tanah wakaf tersebut. 

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Dr Hasan Matsum saat Penyuluhan Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf oleh Lembaga Wakaf, Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Lawazis) MUI Kota Medan, Sabtu (6/9) di Masjid Jami’ Al Munawwarah Kampus UISU Medan. Hadir sebagai narasumber lainnya Ketua Lawazis, Dr Nahar A Abdul Ghani dan Dosen UIN Sumut, Dr Syafruddin Syam.

Dikatakan Hasan Matsum, masalah wakaf sering menimbulkan polemik dan berhadapan dengan hukum formal karena tanah tidak memiliki surat sertifikasi. Hal ini memunculkan masalah bahkan pengalihan status tanah yang dituntut dari ahli waris yang telah mewakafkan hingga menjual tanah tersebut kepada pihak lain. 
“Kondisi ini karena pemahaman tentang wakaf masih belum sempurna karena yang terbayang masih tanah kuburan. Padahal tanah kuburan sekarang pun sudah dijadikan tapak rumah. Dalam pasal 40 UU no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya,” kata Hasan.

Memang, lanjutnya sedikit sekali ayat Al Quran dan hadist menyinggung tentang wakaf, karena itu sedikit pula hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. “Tapi meski sedikit diterangkan dalam Al Quran dan Hadist tetap harus menjadi pedoman para agli fikih sejak masa Khulafa’ urrasyidin sampai sekarang dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka,” ungkapnya.

Dr Nahar A Abdul Ghani memaparkan tata cara pengelolaan wakaf dan problematikanya yakni dengan mengetahui dasar wakaf yang diatur menurut undang-undang dan peraturan, kcara perwakafan tanah milik, mengurus sertifikasi tanah wakaf dan ruilslag (tukar guling) tanah wakaf.
“Kalau ada sengketa wakaf maka pada dasarnya yang harus ditempuh melalui musyawarah. Tapi jika tidak membuahjan hasil sengekata dapat dilakukan dengan mediasi, arbitrase atau pengadilan,” katanya.

Sementara Syafruddin Syam, menyatakan, dari data Kemenag baru 40 persen atau 741 persil tanah wakaf di Kota Medan yang sudah bersertifikat dari jumlah 1242 persil. Hal ini karena selain kurangnya pengetahuan tentang keharusan penyertifikatan tanah wakaf, partisipasi pengawasan juga lemah terhadap perjalanan pengurusan sertifikat tanah wakaf.
“Terkadang ada anggapan sertifikat tanah kurang ada manfataanya dibanding dengan kebutuhan pokok lainnya serta pengurusan tanah wakaf cendrung berbelit-belit tidak ada aturan yang jelas sebagai pedoman operasionalnya. Itu yang membuat kondisi tanah wakaf di Kota Medan bahkan Sumut banyak yang belum memiliki sertifikat,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *