UU JPH Aktif Oktober, MUI Medan Ajak Pengusaha Lengkapi Sertifikasi Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan mengajak seluruh pengusaha makanan, obat-obatan dan kosmetika untuk melengkapi produknya dengan sertifikasi halal. Sebab, Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang akan berlaku pada Oktober 2019 juga mengatur peralihan penerbitan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“UU JPH dalam melaksanakan kewenangannya akan bekerjasama dengan MUI dalam bentuk sertifikasi auditor halal, menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa dan akreditasi LPH,” ujar Ketua Umum MUI Kota Medan, Prof Mohd Hatta, diacara Sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pengusaha di Kota Medan oleh LPPOM MUI Kota Medan, Sabtu (21/9).

Hadir sebagai narasumber diacara penyuluhan tersebut Direktur LPPOM MUI Medan, dr Hasanul Arifin dan Wakil Direktur LPPOM MUI Medan, Fathur Rahman Harun, dengan dihadiri puluhan pelaku UMKM di Kota Medan ini serta pengurus LPPOM MUI Kota Medan.

Dilanjutkan Prof Hatta, selama BPJH belum aktif, sertifikat yang sudah dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku. Sertifikat itu akan diterbitkan kembali oleh BPJPH ketika masa aktif sertifikat itu habis dan akan diperpanjang kembali.

Untuk itu, lanjutnya, harapan MUI dapat tetap melanjutkan perannya dalam pengawasan produk halal di Kota Medan, kemudian sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang baru di sahkan oleh DPRD dan Pemko Medan tentang pengawasan Produk Makanan Halal dan Higienis yang melibatkan secara langsung MUI Kota Medan.

Selain itu, berupaya secara sungguh-sungguh agar LPPOM MUI Kota Medan menjadi salah satu LPH di Kota Medan dan MUI Kota Medan melalui komisi Fatwa sebagai lembaga penetapan kehalalan produk.

“Laboratorium kita cukup canggih dan sejak tahun 1978 MUI yang mengeluarkan sertifikat halal. Tapi karena keinginan pemerintah melalui UU JPH tersebut, jaminan produk halal tidak hanya berdasarkan ketentuan agama tapi juga dilatarbelakangi oleh pemikiran pengembangan daripada UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Namun begitupun dengan perpindahan ini pengelolaan sertifikasi halal dari MUI ke BPJH tidak dipermasalahkan karena yang terpenting umat Islam memiliki proteksi dalam memilih produk yang halal dan higienis,” tegasnya.

Dalam paparan dr Hasanul Arifin, menjelaskan tata cara memperoleh sertifikat halal yakni permohonan secara tertulis kepada BPJPH dengan melengkapi dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk serta ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam penetapan lembaga pemeriksa halal, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan, penetapan dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.
“Dari hasil pemeriksaan itu nanti LPH menyerahkan hasilnya kepada BPJPH kemudian oleh BPJPH menyampaikan hasil pengujian tersebut ke MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal terdiri dari pakar, unsur lembaga dan istansi terkait dengan waktu paling lama 30 hari kerja,” ungkapnya.

Sementara untuk pembiayaan, lanjutnya, dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan, ketentuan lebih lanjut tentang biaya dan pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam peraturan menteri.
“Selain itu ada juga sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban berupa peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan sertifikat halal. Dan pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau didenda pidana Rp 20 miliar. Kewajiban bersertifikat halal ini masa berlaku nya 5 tahun terhitung sejak UU diundangkan,” imbuhnya.

Sementara Fathur Rahman Harun menuturkan titik kritis produk pangan yang bisa menjadi haram. Bahwa sesuatu yang halal telah jelas dan begitu juga dengan yang haram. “Sedangkan diantara keduanya ada perkara Syubhat (samar-samar). Dan siapa yang jatuh pada yang syubhat berarti telah masuk dalam yang haram. Dimana syubhat bisa muncul karena ketidakjelasan status hukumnya, sifat atau faktanya,” pungkas Fathur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *